Kita Langgar Etika Politik Bersama Kalau Ambil Jatah Menteri Partai Lain

WolipopDetik.Xyz, Jakarta: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang berjanji tak akan mengambil posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang kini dijabat Marwan Jafar. Hasto memuji sikap politik yang ditunjukkan Setya.


Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. ANT/Yudhi Mahatma.

Kita Langgar Etika Politik Bersama Kalau Ambil Jatah Menteri Partai Lain (Video Source : metrotvnews.com)

Setya menyampaikan pernyataan itu saat memberikan sambutan dalam acara ulang tahun 18 Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016) malam. Hasto menilai, pernyataan itu menunjukkan sikap positif Partai Golkar dalam berpolitik.

"Kalau kita ambil jatah menteri orang lain, kita melanggar etika politik bersama - sama," ungkap Hasto saat memberikan sambutan.

Baca :

1. PastiIn Developer, Video Shooting, & Bimbingan Belajar Programming (www.pasti.in)
2. Situs WolipopDetik Dengan Wajah Baru (WolipopDetik)

Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan tak akan mengintervensi Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet. Partai berlambang banteng itu menyerahkan kewenangan itu kepada Presiden Jokowi.


Menkominfo Rudiantara (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Desa dan PDT Marwan Jafar (kiri), Menpora Imam Nahrawi (kanan), serta Menaker Hanif Dhakiri (kedua kiri) saat Sidang Kabinet Paripurna Kementerian dan Lembaga di Istana Negara. ANT/Yudhi Mahatma.

"Karena reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak bapak Presiden," ujar Hasto.

Hasto berpesan, jika diperlukan perombakan kabinet sebaiknya dilakukan untuk perbaikan. Perombakan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah.

"Sekiranya kebijakan ini diambil, betul - betul dapat menyebabkan efektifitas dan kinerja pemerintahan itu sendiri," ucap Hasto.

Kabar perombakan kabinet kembali mencuat setelah Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar memutuskan bergabung sebagai partai pendukung pemerintah. Beberapa menteri dikabarkan akan diganti dengan kader dari partai yang baru bergabung.

Presiden Joko Widodo mengaku terus melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri Kabinet Kerja. Beberapa menteri silih berganti dipanggil ke Istana Kepresidenan dalam beberapa waktu terakhir.


Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2016/07/24/559415/kita-langgar-etika-politik-bersama-kalau-ambil-jatah-menteri-partai-lain