Pengamat: Kualitas Tata Kelola Sektor Publik Indonesia Relatif Stagnan

WolipopDetik.Xyz, Jakarta: Pengamat Pemerintahan dari Universitas Indonesia Ratna Wardhani mengungkapkan peningkatan anggaran pemerintah tidak seirama dengan peningkatan kualitas tata kelola sektor publik. Tingkat kualitas sektor publik di pemerintah pusat maupun daerah tidak meningkat secara tajam.

"Pada kenyataannya, tingkat pertumbuhan kinerja pemerintah daerah, itu tidak semeningkat jumlah anggaran yang dikeluarkan. Dilihat 2009 - 2014 tren pertumbuhan kinerja meningkat sedikit kemudian mengalami penurunan," kata Ratna dalam diskusi Perspektif Praktis dan Teoritis Good Governance dalam Pencegahan Fraud di Universitas Mercu Buana, Jalan Meruya Selatan, Jakarta Barat, Minggu (12/6/2016).

Pengamat: Kualitas Tata Kelola Sektor Publik Indonesia Relatif Stagnan (Video Source : metrotvnews.com)

Kualitas tata kelola sektor publik oleh pemerintah daerah berada di kisaran 2,5 dari skala 4. Padahal, dengan peningkatan jumlah anggaran yang signifikan, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ratna menjelaskan, ada enam prinsip tata kelola sektor publik, diantaranya voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menciptakan tata kelola sektor publik yang baik ialah korupsi.

Baca :

1. Situs WolipopDetik Dengan Wajah Baru (WolipopDetik)
2. Berita Seputar Kota Slawi dan Tegal (SlawiAyu)

Suasana diskusi soal tata kelola sektor publik, Minggu 12 Juni/MTVN/Intan Fauzi

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat 88 dari 168 negara dengan skor 35 dari 100.

Selain itu, dari survei world economic forum pada 2014 - 2015, faktor paling bermasalah dalam menjalankan bisnis di Indonesia adalah korupsi.

"Selama tiga tahun terakhir tidak mengalami perbaikan secara signifikan. Perlu concern mengenai korupsi terutama," ujar Ratna.

Meski sudah ada data demikian, Ratna menilai pemerintah belum serius membenahi kualitas tata kelola sektor publik. Pemerintah pusat belum melakukan evaluasi dalam pencapaian kinerjanya.

"Kualitas kinerja Pemda tidak jadi bahan kajian alokasi (dana) pusat ke daerah padahal tata kelola berperan signifikan dalam pengeluaran terutama di bidang infrastruktur," jelas Ratna.

Perbaikan tata kelola sektor publik juga bisa dibantu melalui peran serta masyarakat. Apalagi, saat ini pembangunan tidak hanya terpusat di pulau Jawa.

"Dengan semakin desentralisasi pembangunan, maka sangat diharapkan monitoring di masyarakat," pungkas Ratna.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2016/06/12/541662/pengamat-kualitas-tata-kelola-sektor-publik-indonesia-relatif-stagnan